STRUKTUR ORGANISASI 2020
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Permendikud 9/2020

Berdasarkan Permendikbud Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  berada dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Menteri.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukkan dari Presiden.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Wakil Menteri memiliki tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian, meliputi:

  1. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan
  2. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau eselon I atau di lingkungan Kementerian.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, dan pengelolaan kebudayaan;
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karir pendidik, serta pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi;
  3. penetapan standar nasional pendidikan dan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
  4. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi;
  5. pelaksanaan fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, dan pendidikan tinggi, serta pengelolaan kebudayaan;
  6. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, dan pengelolaan kebudayaan;
  7. pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan;
  8. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perfilman nasional;
  9. pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia;
  10. pelaksanaan pengelolaan sistem perbukuan;
  11. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
  12. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
  13. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
  14. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; dan
  15. pelaksanaan dukungan substantif untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian.
  • Kedudukan
  • Tugas
  • Fungsi